PRIORITAS UTAMA: KEBUTUHAN POKOK RAKYAT, BUKAN PENCITRAAN POADCAST
JST-NEWS.COM – Wacana Publikasi, Bermedia Pun “bukan semata-mata di-biayai dari dana APBN & APBD yang dihamburkan secara implisit kisut program pemerintah tak tepat sasaran seperti podcast sebagai pemerhati dipangkas (bila perlu : gagalkan presiden ku, presiden rakyat!!), dan jangan berikan pada pengusaha usahawan yang besar-besar saja.(16/3/2025)
repihan suara rakyat pinggiran pun, meninjau apakah benar bila sasaran anggaran podcast itu di implementasi kan ke publik di biayai Pemerintah Pusat dan Daerah?
Putuskan dan Gagalkan secepatnya, karena tak prospek – banyak orang pinter namun belum tepat citra nya sebagai podcast alibi tak kenal mengenal dalam sejumlah project pengadaan di sejumlah daerah dan pusat.
alhasil pengembangan berguna apa coba, hanya sebuah diskusi pencitraan monoton tak buat jadi kaya masyarakat luas umum di Indonesia.
Pemerintahan Pusat dan Daerah, Secepatnya ambil TINDAKAN!!!
multimedia siber digital respect secara fakta, hilang nya sejumlah deposit anggaran bangsa Indonesia hanya cukup sekedar tuas nya dipakai tak mengedukasi masyarakat.
pada layanan terlayani benar-benar berjiwa sosial mengarah penghilangan taraf kemiskinan penduduk tepat tak menguntungkan masyarakat kecil/bawah.
tutup akses dari sebuah project podcast tak mengedepankan kualitas sumber daya manusia nya jadi ‘urus – pengurusan tak berguna ‘, di fasilitasi berbagai cara kedepan.
bagaimana nasib yang usahawan kecil-kecil dalam permodalan, bila yang besar saja dikumpulkan untuk dijadikan pencitraan yang itu-itu saja.
lebih baik dan benar, sekarang adalah untuk kebutuhan pokok utama rakyat itu bisa makan, minum, serta memiliki dari sebuah anggaran APBN DAN APBD jadi lebih berguna sejahtera kan kemasan rakyat jelata.
puji syukur kehadirat Allah SWT juga; bilamana pemerintah daerah dan pusat memikirkan APBN DAN APBD menggaji sejumlah insan – insan yang belum dapat memenuhi kebutuhan operasional nya sebagai pendorong masa depan anak-anak nya di kehidupan.
dalam perjuangannya membesar kan belahan hati tersebut.
wacana pemberhentian sebuah contoh podcast tak semestinya dapatkan project dari sebuah aturan di pusat dan daerah pada satu Kominfo.
di masukan ke program pemerintah siar nya di-biayai APBN dan APBD.
lebih baik, hak dan kewajiban itu masukan ke rekening sejumlah masyarakat yang membutuhkan di afliasi nilai saling mengisi bantu-membantu menolong nilai kemiskinan di sejumlah desa, kelurahan, kecamatan, bahkan di kabupaten-kabupaten yang masih banyak masyarakat teriak, di waktu ingat media semua mengkontrol – kami butuh makan pak!!! (sample : orangtua kekurangan GAS – Tabung Gas)
inilah masih sepele’, terlihat oleh mata dunia. seharusnya pemerintah lebih benar-benar kesungguhan nya di kinerja itu tak jadi penghamburan keuangan kas daerah dan kota jadi tak terbantah kurang tepat sasaran nya!
demikian berita ini diangkat , secara nyata pada sejumlah penelitian – penelurusan menurut sejumlah rakyat bawah. #naif sekali ya, pejabat di sebuah instansi keinstitusian pemerintah tak serius tangani.
semoga presiden RI ke – 8; asli tangan, dan suara rakyat beliau jadi menerobosnya ke pelosok-pelosok ‘hapus podcast media yang di berikan sinyalir keropos kan anggaran APBN DAN APBD di dekade 2024 – 2030.
permintaan dan permohonan, secara aklamasi nya sejumlah penawaran obrolan/diskusi saja…. diberikan hak nya sejumlah big-big wow!!! hingga ratusan juta hingga bisa menembus angka milioner gerus kan pendapatan belanja yang bukan efisien.@info.lyth
Red©/16/3/2025/Info-Permohonan/Rakyat Bersuara/Media Meninjau/JST-NEWS