JST – NEWS.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022. Kejagung menyebut proyek itu menggunakan dana senilai Rp 9,9 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan dalam perkara ini diduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dari berbagai pihak.
“Dengan cara mengarahkan kepada tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook,” kata Harli kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).
Padahal, kata Harli, hal itu bukan menjadi kebutuhan siswa pada saat itu. Terlebih, pada 2019 penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook itu sudah diuji coba dan hasilnya tidak efektif.
“Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ,” ungkap Harli.
Harli mengatakan proyek itu memakan anggaran negara hingga Rp 9,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK).
seragam, bos sekolah dari anggaran Tahun 2020 s/d 2025 ini terjadi manipulasi kalkulatif data-data pembengkakan di sektor sekolah-sekolah dstnya.
“Pada tanggal 21 Mei yang lalu, penyidik setelah menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan. Maka penyidik sudah melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan,” jelasnya.
Ditanya soal apakah proyek itu termasuk pemberian kuota pendidikan saat pandemi COVID-19, Harli belum memastikan. Dia menyebut akan melihat lebih dulu susunan anggarannya.
“Nanti akan kita cek nomenklaturnya ya apakah sama atau tidak. Karena kalau kita lihat ini terkait dengan digitalisasi pendidikan. Apakah itu termasuk pemberian kuota, tapi kalau yang kita baca sejauh ini, sepertinya ini terkait dengan pengadaan Chromebook,”pungkas Harli.
Adapun daerah – daerah yang santer terdengar dibeberapa hari lalu dinas kesehatan terus kami kembangkan berlanjut siapapun yang terjerat di tersangka masih dalam penegasan dan pertanyaan siapa-siapa saja staff didalam ahli yang merealisasikan, informasi berlanjut ke seluruh rumah sakit, puskesmas di daerah -daerah pun dalam tinjauan olah kasus ALKES dsbnya.
Akan diperiksa secara keseluruhan dari seluruh instansi terkait di dinas kesehatan , pendidikan, kominfo (karena perkenalan” fiktif kerjasama keterkaitan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjalin satu sama lain berkesinambungan.
serta hal-hal terkecil, puluhan juta, ratusan juta pun akan menjadi cara kode etik yang salah ataupun andil adanya pertemuan, perselingkuhan wewenang di persembunyian masing seperti yang kami tekan kan semua di sektor OPD dan sejenisnya serta Sekda se-nusantara (masyarakat pengusaha kecil yang berusaha non diperhatikan atau didiamkan tidak dibantu secara perjalanan untuk penunjang kehidupan nya, karna adanya informasi tebang pilih)
kami pun terus juga gencar bersama tim keinstitusian lebih berani ungkap fakta (walaupun ada beberapa kejanggalan penindakan dari staff kami bilamana coba-coba bermain mata membuat pembiasan – secara langsung pun akan kami tak segan-segan copot dalam kinerja baktinya penyidikan tindak kasus KORUPSI).
merah putih harus tetap berkibar setinggi nya untuk diturunkan semua harta-harta milik APBN DAN APBD ke realisasi kepada masyarakat yang tidak mampu itu lebih layak.
bersama©media-platform/digital/JST-NEWS/26/5/2025
